Data Non-Prioritas
Data sektoral pendukung pembangunan Kabupaten Nunukan
Daftar Indikator Non-Prioritas
314 indikatorDokumen Leger Jalan
Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun
Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Drainase Lingkungan
Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Drainase Perkotaan
Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT)
Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Dokumen Outline Plan
Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum
Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-SermoWates
Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo
Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Dokumen Pengelolaan Hidrologi WS Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah
Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum
Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah
Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum
Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota