Data Non-Prioritas
Data sektoral pendukung pembangunan Kabupaten Nunukan
Daftar Indikator Non-Prioritas
168 indikatorUtilisasi server yang dikelola pemerintah daerah
Workshop, bimtek, pelatihan, atau bentuk lainnya yang sudah dilaksanakan
Buku ”Kabupaten dalam Angka”
Buku ”PDRB”
Cakupan layanan telekomunikasi
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan
Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
Persentase keamanan informasi pemerintah
Persentase ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi
Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yg disediakan oleh Diskominfo
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
Proporsi rumah tangga dengan akses internet
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
Radio milik Pemerintah Daerah
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan
Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan
Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS
Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
Persentase data yang dapat berbagi pakai
Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015
Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan
Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik
Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota