Data Non-Prioritas
Data sektoral pendukung pembangunan Kabupaten Nunukan
Daftar Indikator Non-Prioritas
1567 indikatorDistibutor B2
Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana
Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana
Dokumen Analisis SIMBG
Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun
Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
Dokumen Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR dengan Skema KPDBU
Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia
Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan
Dokumen Evaluasi Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup
Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Dokumen hasil evaluasi
Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa
Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunian
Dokumen hasil evaluasi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa