Metadata

Halaman ini menyajikan berbagai indikator sektoral yang digunakan dalam publikasi data pembangunan di Kabupaten Nunukan. Setiap indikator dilengkapi dengan informasi metadata yang dapat diakses ketika pengguna memilih tampilan detail.

Metadata tersebut mencakup penjelasan mengenai definisi indikator, satuan ukuran, sumber data, metode pengumpulan, dan frekuensi pembaruan. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan pemahaman yang menyeluruh terhadap setiap data yang ditampilkan, baik oleh masyarakat maupun pemangku kebijakan.

Detail Data

Nama : Data Angkutan Laut Kewenangan kab/kota dengan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT
Definisi : kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola angkutan laut di wilayahnya, terutama untuk kepentingan masyarakat lokal. Kewenangan ini mencakup perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait angkutan laut. yang melayani rute-rute dalam wilayah administratif tersebut, seperti pelabuhan-pelabuhan kecil dan layanan kapal-kapal yang beroperasi di dalam kabupaten/kota.
Konsep : Data Angkutan Laut Kewenangan kab/kota dengan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT
Interpretasi : Semakin tinggi angkutan laut, semakin besar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia
Metode : penjumlahan
Satuan : unit
Klasifikasi : Kabupaten
Indikator komposit : Tidak
Indikator Pembangunan :
Level Estimasi : kabupaten

Capaian

Tahun 2021 2022 2023 2024
Data Angkutan Laut Kewenangan kab/kota dengan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT - - - -

Grafik Capaian