NILAI KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK (OMBUDSMAN RI)

Klasifikasi

KABUPATEN

Konsep

NILAI KEPATUHAN : Nilai kepatuhan adalah tingkat kesadaran dan kesediaan seseorang atau lembaga untuk melaksanakan aturan yang disarankan/berlaku. PELAYANAN PUBLIK : Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, atau pelayanan administratif. Pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara dan penduduk.

Definisi

Nilai kepatuhan pelayanan publik adalah opini pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian tersebut dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Tujuannya antara lain untuk : 1. memastikan bahwa lembaga publik memberikan layanan yang sesuai dengan standar, 2. meningkatkan kualitas pelayanan publik, 3. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, 4. meminimalisir maladministrasi. Kriteria penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI meliputi: Kesesuaian dengan standar pelayanan, Kemudahan akses, Transparansi, Respon terhadap keluhan

Cara Interpretasi

Semakin tinggi nilai, maka tingkat kepatuhan terhadap standar dan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dianggap semakin baik 1. Interval Nilai : 88.00-100, Kategori : A, Zona : Hijau, Opini : Kualitas Tertinggi, 2. Interval Nilai :78.00-87.99, Kategori : B, Zona : Hijau, Opini : Kualitas Tinggi, 3. Interval Nilai : 54.00-77.99, Kategori : C, Zona : Kuning, Opini : Kualitas Sedang, 4. Interval Nilai : 32.00-53.99, Kategori : D, Zona : Merah, Opini : Kualitas Rendah 5. Interval Nilai : 0.00-31.99, Kategori : E, Zona : Merah, Opini : Kualitas Terendah

Metode Pengumpulan

Nilai Pemerintah Daerah (Nilai Akhir) = Penjumlahan Nilai Seluruh Sampel UPP/Jumlah seluruh sampel UPP

Ukuran / Rumus

PENJUMLAHAN

Catatan Lainnya

1