Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota

Klasifikasi

Klasifikasi Jenis Dokumen Dokumen yang dapat dihitung dalam indikator ini meliputi: Profil Gender Kabupaten/Kota. Profil Anak Kabupaten/Kota. Buku Data Gender dan Anak. Statistik Gender Daerah. Laporan Analisis Data Gender dan Anak. Publikasi Data Terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Dashboard atau sistem informasi data gender dan anak yang telah ditetapkan sebagai media resmi penyajian data. Dokumen analisis yang digunakan dalam penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Dokumen lain yang secara resmi menyajikan dan memanfaatkan data gender dan anak untuk mendukung pembangunan daerah. Klasifikasi Pemanfaatan Dokumen Dokumen dimanfaatkan untuk: Penyusunan RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan GAP dan GBS. Penyusunan kebijakan daerah yang responsif gender. Monitoring dan evaluasi pembangunan. Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah. Penyediaan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan. Klasifikasi Penyajian Data Data dalam dokumen sebaiknya disajikan secara terpilah berdasarkan: Jenis kelamin. Kelompok umur. Kecamatan/desa/kelurahan. Disabilitas (apabila tersedia). Status sosial ekonomi (apabila tersedia). Variabel lain yang relevan sesuai kebutuhan analisis. Klasifikasi Status Dokumen Dokumen baru. Dokumen yang diperbarui (edisi/revisi resmi). Dokumen yang dipublikasikan. Dokumen yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi.

Konsep

Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota adalah dokumen resmi yang memuat hasil pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin serta data anak, yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem data gender dan anak untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan yang responsif gender dan ramah anak. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen dalam kelembagaan data gender dan anak, yang bertujuan menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan pembangunan.

Definisi

Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota adalah dokumen resmi yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berisi penyajian data gender dan data anak, termasuk data terpilah menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan variabel relevan lainnya, yang telah diolah, dianalisis, dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.

Cara Interpretasi

Cara interpretasi indikator ini digunakan untuk menilai tingkat capaian penyediaan dokumen yang mendukung pengelolaan data gender dan anak di tingkat kabupaten/kota. Semakin banyak dokumen yang disusun, diperbarui, dan dimanfaatkan, menunjukkan semakin baik penyelenggaraan sistem data gender dan anak serta semakin kuat dukungan terhadap perencanaan dan pengambilan kebijakan yang responsif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak anak. Indikator ini merupakan indikator keluaran (output) yang mengukur ketersediaan dokumen, bukan secara langsung mengukur kualitas data, kualitas analisis, atau dampak pemanfaatan data terhadap kebijakan. Dokumen yang dihitung harus memenuhi kriteria berikut: Disusun secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang berwenang. Memuat data gender dan/atau data anak yang telah diolah dan dianalisis. Digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, atau pelaporan. Memiliki bukti pengesahan, publikasi, atau dokumentasi resmi. Setiap jenis dokumen dihitung satu kali dalam satu periode pelaporan, meskipun dicetak dalam beberapa eksemplar atau dipublikasikan melalui berbagai media. Dokumen yang hanya berupa kumpulan data mentah tanpa analisis atau penyajian informasi tidak termasuk dalam indikator ini. Apabila dilakukan pemutakhiran (update) terhadap dokumen yang sama dalam tahun pelaporan, pemutakhiran tersebut dapat dihitung sebagai capaian apabila merupakan pembaruan resmi yang menghasilkan versi atau edisi baru sesuai ketentuan pemerintah daerah. Kualitas penyelenggaraan data sebaiknya dianalisis lebih lanjut melalui aspek: Kelengkapan data.

Metode Pengumpulan

Kriteria Dokumen yang Dihitung Suatu dokumen dapat dihitung sebagai Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak apabila memenuhi kriteria berikut: Disusun secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang berwenang. Memuat data gender dan/atau data anak, termasuk data yang terpilah menurut jenis kelamin dan/atau kelompok umur. Memuat hasil pengolahan dan analisis data, tidak hanya berupa kumpulan data mentah. Digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, atau pelaporan pembangunan. Didukung dengan dokumen pengesahan atau publikasi resmi, seperti surat keputusan, surat pengantar, atau bukti penerbitan.

Ukuran / Rumus

Ukuran indikator adalah jumlah dokumen resmi yang memuat penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak yang disusun, diperbarui, dan/atau diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu periode pelaporan.

Catatan Lainnya

Indikator: Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota Indikator ini merupakan indikator keluaran (output) yang mengukur ketersediaan dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak. Indikator ini tidak secara langsung mengukur kualitas data, tingkat pemanfaatan, maupun dampaknya terhadap kebijakan. Dokumen yang dihitung harus merupakan dokumen resmi yang disusun dan/atau diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang berwenang serta memiliki bukti pengesahan, publikasi, atau dokumentasi resmi. Setiap dokumen hanya dihitung satu kali dalam satu periode pelaporan, meskipun dicetak dalam beberapa eksemplar atau dipublikasikan melalui berbagai media (cetak maupun elektronik). Dokumen yang diperbarui (revisi atau edisi baru) dapat dihitung sebagai capaian pada tahun pelaporan apabila pembaruan tersebut menghasilkan substansi baru, menggunakan data terbaru, dan ditetapkan atau dipublikasikan secara resmi. Dokumen yang hanya berisi kompilasi data mentah tanpa pengolahan atau analisis tidak termasuk dalam indikator ini. Dokumen sebaiknya memuat: Data terpilah menurut jenis kelamin. Data anak menurut kelompok umur. Analisis kesenjangan gender dan kondisi anak. Tabel, grafik, dan narasi. Rekomendasi kebijakan atau tindak lanjut. Pemanfaatan dokumen diharapkan mendukung penyusunan: RPJMD. RKPD. Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Gender Analysis Pathway (GAP). Gender Budget Statement (GBS). Dokumen monitoring dan evaluasi. Laporan kinerja pemerintah daerah. Data dalam dokumen sebaiknya mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia, yaitu memenuhi standar data, memiliki metadata, menggunakan kode referensi yang baku, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan dokumen dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, karena data gender dan anak merupakan data sektoral yang bersumber dari berbagai instansi, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, BPS, dan perangkat daerah lainnya sesuai kewenangannya. Untuk meningkatkan kualitas penyajian data, disarankan dokumen disusun secara berkala (minimal satu kali dalam satu tahun), menggunakan data terbaru, serta disajikan dalam format yang mudah dipahami dan diakses oleh pemangku kepentingan. Untuk mendukung evaluasi kinerja, indikator ini sebaiknya dilengkapi dengan indikator outcome, misalnya: Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Persentase dokumen perencanaan yang menggunakan data gender dan anak sebagai dasar analisis. Persentase rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan hasil analisis data gender dan anak. Validitas data dan dokumen perlu diverifikasi sebelum pelaporan agar tidak terjadi penghitungan ganda (double counting), penggunaan dokumen yang belum disahkan, atau penggunaan data yang tidak mutakhir. Catatan ini dapat digunakan sebagai bagian dari metadata indikator kinerja dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, LKjIP, maupun pedoman penyelenggaraan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak pada pemerintah kabupaten/kota.