SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas

Klasifikasi

Klasifikasi Bentuk Peningkatan Kapasitas Kegiatan yang termasuk peningkatan kapasitas meliputi: 1. Pelatihan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek). 3. Workshop. 4. Sosialisasi teknis. 5. Coaching. 6. Mentoring. 7. Pendampingan teknis. 8. Seminar atau kegiatan sejenis yang berorientasi pada peningkatan kompetensi.

Konsep

DM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan adalah individu yang bertugas memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, pemberdayaan, serta rujukan kepada perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan kelompok rentan lainnya pada lembaga penyedia layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas merupakan proses pengembangan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap SDM melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, pendampingan, coaching, mentoring, maupun sertifikasi sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, berperspektif gender, berpusat pada korban (victim centered), serta sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Definisi

SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas adalah setiap sumber daya manusia yang bertugas pada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pendidikan dan pelatihan , bimbingan teknis (bimtek), workshop, sosialisasi, pendampingan, coaching, mentoring, atau bentuk pengembangan kompetensi lainnya dalam periode pelaporan.

Cara Interpretasi

Catatan interpretasi diperlukan agar penghitungan indikator dilakukan secara konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Berikut contoh yang dapat digunakan: Yang dihitung adalah individu (orang), bukan jumlah kegiatan pelatihan. Seorang SDM yang mengikuti lebih dari satu kegiatan peningkatan kapasitas dalam periode pelaporan tetap dihitung 1 (satu) orang. SDM yang dihitung harus berasal dari lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, baik yang dikelola pemerintah maupun lembaga mitra yang ditetapkan atau bekerja sama secara resmi dengan pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi SDM, seperti: 1. Pelatihan (Diklat); 2. Bimbingan Teknis (Bimtek); 3. Workshop; 4. Sosialisasi teknis; 5. Coaching atau mentoring; 6. Pendampingan teknis; dan/atau 7. Bentuk pengembangan kompetensi lainnya yang relevan dengan tugas pelayanan.

Metode Pengumpulan

Persentase SDM yang mendapat peningkatan kapasitas=Total SDM penyedia layananJumlah SDM yang mendapat peningkatan kapasitas

Ukuran / Rumus

Kriteria SDM yang Dihitung SDM yang masuk dalam perhitungan harus memenuhi seluruh kriteria berikut: 1. Bertugas pada penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (diklat, bimtek, workshop, sosialisasi teknis, coaching, mentoring, atau pendampingan teknis). 2. Memiliki bukti keikutsertaan (sertifikat, daftar hadir, surat tugas, atau dokumen resmi lainnya). 3. Dihitung satu kali dalam satu periode pelaporan.

Catatan Lainnya

Indikator: SDM di Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Indikator ini merupakan indikator keluaran (output) yang mengukur jumlah SDM yang telah memperoleh peningkatan kapasitas, bukan mengukur kualitas pelayanan atau dampak dari pelatihan yang diikuti. Setiap SDM hanya dihitung satu kali dalam satu tahun pelaporan, meskipun mengikuti lebih dari satu kegiatan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas harus relevan dengan tugas dan fungsi SDM dalam penyelenggaraan layanan pemberdayaan perempuan, seperti penanganan kasus, konseling, pendampingan, manajemen layanan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, atau penguatan kelembagaan. Keikutsertaan SDM harus dapat dibuktikan melalui dokumen resmi, seperti surat tugas, daftar hadir, sertifikat, atau laporan pelaksanaan kegiatan. Data yang digunakan merupakan data administratif yang dihimpun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan atau lembaga penyedia layanan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Disarankan data disajikan secara terpilah, minimal menurut: Jenis kelamin; Jabatan/fungsi; Asal lembaga penyedia layanan; Jenis kegiatan peningkatan kapasitas; Kecamatan atau wilayah kerja (jika diperlukan). Indikator ini tidak mengukur tingkat kompetensi akhir atau efektivitas pelatihan. Untuk menilai keberhasilan peningkatan kompetensi, dapat dilengkapi dengan evaluasi hasil pelatihan, pre-test dan post-test, uji kompetensi, atau penilaian kinerja. Apabila terdapat SDM yang mutasi, pensiun, atau berhenti bertugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas, tetap dihitung apabila pada saat pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan masih berstatus sebagai SDM penyedia layanan pada tahun pelaporan. Indikator ini mendukung penguatan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang responsif gender, profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan. Untuk menjaga validitas data, disarankan dilakukan verifikasi dan rekapitulasi secara berkala agar tidak terjadi penghitungan ganda (double counting) terhadap peserta yang mengikuti lebih dari satu kegiatan dalam tahun yang sama.