Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat

Klasifikasi

Klasifikasi Urusan: Urusan Pemerintahan Umum — Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur. Jenis Data: Metadata Variabel / Indikator Kinerja Sektoral Daerah.

Konsep

Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat. Merupakan naskah dinas, instrumen kesepakatan, dan laporan manajerial resmi yang mendokumentasikan sinergi, penyelarasan program, serta kemitraan strategis antara BKPSDM Kabupaten Nunukan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terakreditasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Definisi

Tindakan sistematis dan kolaboratif yang diselenggarakan oleh BKPSDM untuk membangun kemitraan hukum dan operasional dengan institusi penyelenggara diklat eksternal guna memfasilitasi, mengintegrasikan, dan mengoptimalisasikan pemenuhan kebutuhan diklat teknis, fungsional, maupun kepemimpinan bagi ASN Kabupaten Nunukan secara efisien.

Cara Interpretasi

Hasil koordinasi dan kerja sama diinterpretasikan untuk menilai kapasitas kelembagaan BKPSDM dalam memperluas jejaring diklat serta efisiensi program melalui tolok ukur: 1. Jumlah berkas Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman (MoU) aktif yang berhasil dieksekusi dalam satu tahun anggaran. 2. Rasio diklat yang berhasil diselenggarakan melalui jalur kemitraan (sharing budget / alokasi kuota khusus) dibandingkan dengan jalur diklat mandiri. 3. Tingkat keterpilihan instansi mitra diklat berdasarkan status akreditasi lembaga dan mutu standar kediklatan.

Catatan Lainnya

Dokumen hasil koordinasi dan kerja sama ini menjadi landasan yuridis serta operasional bagi Bidang Pengembangan Kompetensi ASN untuk mengatasi keterbatasan lokus diklat di tingkat daerah, mengoptimalkan efisiensi APBD melalui skema pembiayaan bersama, serta menjamin keabsahan (legalitas) sertifikasi diklat yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nunukan.