Fungsional ASN yang Dibina

Klasifikasi

Klasifikasi Urusan: Urusan Pemerintahan Umum — Manajemen Pembinaan Profesi, Pengendalian Karier, dan Kinerja Jabatan Fungsional. Jenis Data: Metadata Variabel / Indikator Kinerja Sektoral Sektor Kepegawaian.

Konsep

Pelaksanaan Fungsional ASN yang Dibina. Merupakan instrumen manajemen, data rekapitulasi pembinaan, serta laporan akuntabilitas kedudukan yang mendokumentasikan seluruh upaya pembinaan, pemantauan kepatuhan terhadap butir kegiatan, pemenuhan angka kredit/konversi predikat kinerja, penilaian perilaku kerja, hingga penegakan kode etik profesi bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional (JF) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Definisi

Sistem pembinaan karier dan profesi secara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh BKPSDM guna mengarahkan, mengendalikan, mengasistensi, dan meningkatkan produktivitas kerja Pejabat Fungsional agar senantiasa selaras dengan regulasi kepegawaian terbaru, standar kompetensi jabatan, serta visi pemenuhan target kinerja organisasi daerah.

Cara Interpretasi

Hasil pelaksanaan pembinaan diinterpretasikan untuk mengukur indeks profesionalitas dan tingkat kepatuhan kelompok Jabatan Fungsional melalui tolok ukur: 1.Persentase Pejabat Fungsional yang aktif mengumpulkan dan memenuhi target Angka Kredit atau hasil Konversi Predikat Kinerja (SKP) tahunan secara tepat waktu. 2.Rasio penurunan jumlah Pejabat Fungsional yang mengalami keterlambatan/hambatan naik jenjang jabatan akibat kendala administratif atau gap kompetensi. 3.Nilai rata-rata indeks profesionalitas ASN pada kelompok rumpun Jabatan Fungsional di Kabupaten Nunukan.

Ukuran / Rumus

Dokumen / Laporan (Jumlah berkas laporan evaluasi hasil pembinaan fungsional tahunan). Orang (Jumlah Pejabat Fungsional yang terdokumentasi dalam pembinaan aktif). Persentase (%) tingkat ketaatan terhadap standar performa profesi fungsional.

Catatan Lainnya

Dokumen konsep pelaksanaan pembinaan ini berfungsi sebagai instrumen kendali strategis bagi Bidang Pengembangan maupun Bidang Pembinaan Karier BKPSDM Kabupaten Nunukan untuk memetakan distribusi sebaran Pejabat Fungsional, menyusun rekomendasi kebijakan mutasi/promosi berbasis kompetensi, serta pemenuhan bukti dukung (evidence) mutlak dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Sistem Merit (Merit System) secara nasional.