Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional

Klasifikasi

Klasifikasi Urusan: Urusan Pemerintahan Umum — Hubungan Kemitraan Kediklatan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional. Jenis Data: Metadata Variabel / Indikator Kinerja Sektoral.

Konsep

Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional. Merupakan portofolio naskah dinas, instrumen kesepakatan (MoU/PKS), dan laporan manajerial resmi yang mendokumentasikan seluruh aktivitas koordinasi, penyelarasan kurikulum, serta kemitraan strategis dalam penyelenggaraan diklat khusus bagi Pejabat Fungsional Kabupaten Nunukan bersama instansi pembina maupun lembaga diklat terakreditasi.

Definisi

Tindakan kolaboratif dan integratif yang diselenggarakan oleh BKPSDM dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan/atau lembaga diklat eksternal guna menyamakan persepsi, membagi sumber daya (sharing resources), serta memastikan pemenuhan kompetensi substantif kediklatan bagi Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai standar kompetensi jabatan.

Cara Interpretasi

Hasil koordinasi dan kerja sama ini diinterpretasikan untuk mengukur kualitas penjaminan mutu diklat dan optimalisasi anggaran melalui tolok ukur: 1. Persentase jenis Jabatan Fungsional di daerah yang berhasil difasilitasi diklat teknis substantifnya melalui jalur kemitraan. 2.Indeks kepatuhan pelaksanaan diklat terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Instansi Pembina terkait. 3.Rasio efisiensi anggaran daerah (APBD) yang berhasil dicapai melalui skema pembiayaan bersama (sharing budget).

Catatan Lainnya

Dokumen ini merupakan instrumen kendali mutu bagi Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Nunukan untuk menjamin bahwa seluruh diklat fungsional yang diikuti memiliki legalitas formal dari Instansi Pembina, sekaligus menjadi materi evaluasi berkala pemenuhan indikator kinerja utama daerah dalam aspek pengembangan SDM berbasis Sistem Merit (Merit System).