Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Klasifikasi

Berdasarkan klaster/ruang lingkup eksekusi kebijakan politik: 1. Peserta Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik (Masyarakat/Pemilih Pemula). 2. Pengurus Parpol Pelaksana Kebijakan Penatausahaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 3. Aparatur/Penyelenggara Pelaksana Kebijakan Fasilitasi Pemilu dan Pilkada Serentak. 4. Anggota Tim Terpadu Pelaksana Kebijakan Pemantauan Lapangan dan Deteksi Dini Situasi Politik.

Konsep

Implementasi Regulasi Politik, Edukasi Demokrasi, dan Kepatuhan Sipil. Konsep ini merujuk pada realisasi konkret di lapangan dari kebijakan atau keputusan daerah yang telah ditetapkan, di mana individu, elemen masyarakat, atau pengurus partai politik bertindak sebagai objek pelaksana, penerima manfaat, atau sasaran langsung dari aturan politik tersebut.

Definisi

Jumlah absolut dari kader partai politik, penyelenggara pemilu, aparatur sipil negara (ASN), pelajar/pemilih pemula, tokoh masyarakat, serta anggota tim lapangan yang terlibat aktif dalam eksekusi riil suatu kebijakan daerah—seperti pelaksanaan bimbingan teknis bantuan keuangan parpol, sosialisasi netralitas ASN, pendidikan politik pemilih pemula, hingga operasi tim terpadu pemantauan situasi pemilu/pilkada di wilayah Kabupaten Nunukan.

Cara Interpretasi

* Tinggi dan tercapainya jumlah peserta sesuai target operasional kebijakan: Menunjukkan bahwa penegakan aturan politik, diseminasi pendidikan demokrasi, dan penguatan kelembagaan politik berjalan efektif, inklusif, serta mendapat respons positif dari masyarakat Nunukan. * Rendahnya partisipasi orang dalam pelaksanaan kebijakan: Mengindikasikan adanya hambatan geografis/akses sosialisasi, kurangnya pelibatan kelompok sasaran (seperti parpol atau pemilih pemula), atau minimnya daya serap program implementasi kebijakan politik di daerah.

Metode Pengumpulan

Perhitungan dilakukan dengan metode Akumulasi Riil (Headcount) Sasaran Kebijakan. Rumus: Total Peserta Pelaksanaan Kebijakan Politik = (Jumlah Orang yang Terlibat Nyata dalam Aksi/Penerapan Kebijakan Politik)

Ukuran / Rumus

Jumlah Absolut (Cacahan)

Catatan Lainnya

* Perbedaan Penting: Indikator ini berfokus pada tahapan eksekusi/aksi nyata dari sebuah aturan di lapangan (misalnya: mengikuti pelatihan sertifikasi bantuan parpol atau terjun ke posko Desk Pilkada), bukan lagi sekadar rapat koordinasi biasa. * Data capaian wajib divalidasi menggunakan bukti autentik seperti daftar hadir peserta, berita acara pelaksanaan kegiatan, surat keputusan penunjukan tim pelaksana, serta dokumentasi visual kegiatan. * Mengingat Kabupaten Nunukan berada di wilayah perbatasan negara, capaian indikator ini sangat krusial untuk memastikan seluruh instrumen kebijakan politik mampu menyentuh masyarakat hingga ke pelosok demi menjaga kedaulatan NKRI dan stabilitas keamanan nasional.