Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun

Klasifikasi

Berdasarkan rumpun intervensi kebijakan: 1. Kebijakan Pelayanan Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Lapangan Ormas. 2. Kebijakan Pemberian Bantuan/Hibah dan Pemberdayaan Kapasitas Ormas. 3. Kebijakan Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Ormas Asing. 4. Kebijakan Mekanisme Mediasi, Penanganan Konflik, dan Penjatuhan Sanksi Ormas.

Konsep

Legalitas, Regulasi, dan Standardisasi Pengawasan Ormas. Konsep ini merujuk pada pembentukan instrumen atau produk hukum daerah yang bersifat mengikat sebagai dasar pelaksanaan pelayanan, pembinaan, penegakan hukum, serta mitigasi konflik sosial yang melibatkan Ormas di Kabupaten Nunukan.

Definisi

Produk hukum atau keputusan resmi daerah (berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, atau Keputusan Kepala Badan) yang disusun dan diterbitkan sebagai payung hukum operasional untuk mengatur tata cara pendaftaran (pemberian SKT/pencatatan), pemberian hibah/bantuan (pemberdayaan), pembentukan tim terpadu pengawasan Ormas/Ormas Asing, serta pembentukan forum mediasi sengketa Ormas di tingkat kabupaten.

Cara Interpretasi

* Semakin lengkap kebijakan yang disusun dan disahkan: Menandakan pemerintah daerah memiliki kepastian hukum yang kuat dalam membina Ormas, meminimalisir aktivitas Ormas ilegal/asing yang tidak berizin, serta memiliki mekanisme formal yang sah untuk menyelesaikan sengketa. * Apabila kebijakan belum tersusun: Dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan di lapangan, potensi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan konflik, serta tidak adanya standardisasi baku dalam pemberian bantuan atau sanksi kepada Ormas.

Metode Pengumpulan

Perhitungan dilakukan dengan metode Akumulasi Produk Kebijakan yang Disahkan. Rumus: (Jumlah Kebijakan) = (Kebijakan/Produk Hukum bidang Ormas yang telah selesai disusun, ditetapkan, atau diundangkan)

Ukuran / Rumus

Jumlah Absolut (Cacahan)

Catatan Lainnya

* Kebijakan yang disusun di tingkat daerah wajib harmonis dan tidak boleh bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas, serta Permendagri No. 68 Tahun 2020 tentang Pengawasan Ormas. * Kebijakan dinyatakan sah apabila telah melewati proses fasilitasi/reviu produk hukum di Bagian Hukum Setda Kabupaten Nunukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Bupati atau Kepala Badan).