Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun

Klasifikasi

Berdasarkan substansi bidang yang termuat di dalam dokumen: 1. Sub-Bidang Pendaftaran dan Legalitas Ormas 2. Sub-Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kapasitas Ormas 3. Sub-Bidang Evaluasi, Mediasi, dan Penanganan Sengketa Ormas 4. Sub-Bidang Pengawasan Aktivitas Ormas Lokal dan Ormas Asing

Konsep

Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Ormas. Konsep ini merujuk pada ketersediaan panduan, rencana kerja, dan instrumen legalitas/evaluasi yang disusun oleh instansi pemerintah daerah dalam mengelola, memberdayakan, memantau, serta memitigasi konflik yang melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lokal maupun asing di wilayah Kabupaten Nunukan.

Definisi

Laporan tertulis formal yang memuat rencana strategis, tahapan pelaksanaan, target, realisasi, serta evaluasi terhadap jalannya fungsi pelayanan pendaftaran, pembinaan kemandirian (pemberdayaan), penanganan konflik (mediasi sengketa), hingga pengawasan aktivitas Ormas (termasuk Ormas asing) agar selaras dengan regulasi nasional dan ketertiban daerah selama 1 tahun anggaran

Cara Interpretasi

* Nilai = 1 Dokumen (Selesai/Tersusun): Menandakan fungsi perencanaan dan pengawasan program kerja bidang Ormas telah terpenuhi dan siap diimplementasikan atau dipertanggungjawabkan. * Nilai = 0 Dokumen (Belum Tersusun): Menunjukkan program kerja belum terencana secara formal atau fungsi pelaporan belum selesai dilaksanakan, yang berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan Ormas di lapangan.

Metode Pengumpulan

Perhitungan dilakukan dengan metode Akumulasi Dokumen yang Sah. Rumus : Jumlah Dokumen = (Dokumen yang telah disusun, diverifikasi, dan disahkan oleh Kepala Badan)

Ukuran / Rumus

Jumlah Absolut (Cacahan)

Catatan Lainnya

* Dokumen ini harus mengacu pada regulasi payung hukum utama, yaitu UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan turunannya. * Dokumen dinyatakan valid jika sudah mendapatkan tanda tangan pengesahan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan serta dibubuhi stempel resmi instansi.