Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Klasifikasi

Berdasarkan klaster implementasi kebijakan: 1. Peserta Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Terpadu (Verifikasi Faktual). 2. Penerima Manfaat Kebijakan Pembinaan, Pemberdayaan, dan Kapasitas Manajemen Ormas. 3. Anggota/Petugas Pelaksana Kebijakan Pengawasan Operasional Ormas dan Ormas Asing. 4. Pihak-pihak Terlibat dalam Pelaksanaan Putusan / Mediasi Sengketa Ormas.

Konsep

Implementasi Kebijakan dan Kepatuhan Hukum Ormas. Konsep ini merujuk pada realisasi atau penerapan langsung dari produk hukum daerah (kebijakan) yang telah ditetapkan, di mana individu atau pengurus Ormas bertindak sebagai objek penerima dampak, pelaksana, atau sasaran dari aturan tersebut.

Definisi

Jumlah absolut dari pengurus Ormas, anggota tim pengawas, instansi horizontal, maupun elemen masyarakat yang terlibat langsung sebagai peserta, pelaksana, atau penerima manfaat dalam implementasi riil suatu kebijakan daerah—seperti proses pemutihan pendaftaran SKT, bimbingan teknis (Bimtek) tata kelola dana hibah, simulasi pengawasan terpadu, hingga eksekusi formal mediasi sengketa.

Cara Interpretasi

* Tinggi dan tercapainya jumlah peserta sesuai target kebijakan: Menandakan efektivitas penyebaran (diseminasi) aturan berjalan sukses, serta tingginya tingkat kepatuhan dan adopsi elemen Ormas di Nunukan terhadap kebijakan baru. * Rendahnya partisipasi orang dalam pelaksanaan kebijakan: Mengindikasikan adanya kendala dalam sosialisasi, ketidaksiapan sarana prasarana, atau resistensi dari Ormas di daerah terhadap regulasi lokal yang sedang diterapkan.

Metode Pengumpulan

Perhitungan dilakukan dengan metode Akumulasi Riil (Headcount) Sasaran Kebijakan. Rumus: Total Peserta Pelaksanaan Kebijakan = (Jumlah Orang yang Terlibat Nyata dalam Aksi/Penerapan Kebijakan Ormas)

Ukuran / Rumus

Jumlah Absolut (Cacahan)

Catatan Lainnya

* Perbedaan Penting: Indikator ini berfokus pada tahapan eksekusi/penerapan aturan di lapangan (misal: Bimtek atau Razia Terpadu), berbeda dengan indikator "Koordinasi" yang baru sebatas penyamaan persepsi atau perencanaan forum. * Data penunjang wajib dibuktikan lewat berita acara pelaksanaan kebijakan, daftar hadir kegiatan implementasi, laporan kerja lapangan, serta dokumentasi penunjang. * Penilaian indikator ini sangat krusial bagi wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan untuk memastikan tidak ada Ormas (terutama jejaring asing) yang bergerak di luar koridor kebijakan daerah.