Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota

Klasifikasi

Indikator: Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Klasifikasi indikator ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik indikator, objek yang diukur, sumber data, dan ruang lingkup pengukurannya. Aspek Klasifikasi Keterangan Nama Indikator Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jenis Indikator Indikator Keluaran (Output) Sifat Indikator Kuantitatif Ukuran Jumlah Perangkat Daerah Satuan Perangkat Daerah (PD) Skala Pengukuran Rasio Level Pengukuran Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Program Pengarusutamaan Gender Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jenis Data Data administratif Metode Pengumpulan Data Rekapitulasi daftar hadir, surat tugas, sertifikat, dan laporan pelaksanaan kegiatan Frekuensi Pengumpulan Data Tahunan Sumber Data Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laporan kegiatan, daftar hadir, serta dokumen pendukung lainnya Klasifikasi Objek yang Dihitung Objek indikator adalah Perangkat Daerah, antara lain: Sekretariat Daerah. Bappeda. Inspektorat. BPKAD. BKPSDM. Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan. Dinas Sosial. Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pertanian. Dinas Perhubungan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Komunikasi dan Informatika. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perangkat Daerah lainnya sesuai struktur organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota. Klasifikasi Jenis Kegiatan Perangkat Daerah dinyatakan mengikuti apabila berpartisipasi dalam kegiatan seperti: Advokasi kebijakan PUG. Sosialisasi PUG dan PPRG. Bimbingan Teknis (Bimtek). Workshop. Konsultasi teknis. Pendampingan penyusunan GAP. Pendampingan penyusunan GBS. Pendampingan penyusunan Renstra, Renja, RKPD, dan dokumen perencanaan yang responsif gender. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG. Klasifikasi Status Keikutsertaan Mengikuti advokasi. Mengikuti pendampingan. Mengikuti advokasi dan pendampingan. Telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan sesuai agenda yang ditetapkan. Klasifikasi Pemanfaatan Hasil Pendampingan Hasil advokasi dan pendampingan diharapkan dimanfaatkan dalam: Penyusunan dokumen Renstra. Penyusunan Renja. Penyusunan RKPD. Penyusunan RKA. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP). Penyusunan Gender Budget Statement (GBS). Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Klasifikasi ini sesuai digunakan sebagai metadata indikator kinerja pada Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan LKjIP perangkat daerah yang melaksanakan Program Pengarusutamaan Gender, khususnya subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Konsep

erangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dalam kegiatan advokasi, koordinasi, konsultasi, bimbingan teknis, pendampingan, atau fasilitasi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, kegiatan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan advokasi dan pendampingan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu strategi pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan serta laki-laki dalam seluruh tahapan pembangunan. Sementara itu, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen pelaksanaan PUG yang memastikan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran telah mempertimbangkan analisis gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh perempuan dan laki-laki.

Definisi

Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi secara resmi dalam kegiatan advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, konsultasi, koordinasi, fasilitasi, atau pendampingan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan atau instansi berwenang, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, kegiatan, perencanaan, dan penganggaran daerah.

Cara Interpretasi

Indikator: Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator ini diinterpretasikan untuk menilai sejauh mana cakupan Perangkat Daerah (PD) yang telah memperoleh advokasi dan pendampingan dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Semakin banyak Perangkat Daerah yang mengikuti advokasi dan pendampingan, semakin tinggi komitmen dan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, kegiatan, perencanaan, dan penganggaran. Indikator ini merupakan indikator keluaran (output) yang mengukur jumlah Perangkat Daerah yang telah mengikuti kegiatan, bukan mengukur kualitas implementasi PUG atau keberhasilan penerapan PPRG di masing-masing Perangkat Daerah. Perangkat Daerah dihitung apabila: Mengikuti secara resmi kegiatan advokasi, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, konsultasi, atau pendampingan PUG/PPRG. Memiliki bukti keikutsertaan, seperti surat tugas, daftar hadir, sertifikat, atau laporan kegiatan. Menugaskan pejabat, ASN, atau Focal Point Gender sebagai peserta. Setiap Perangkat Daerah hanya dihitung satu kali dalam satu periode pelaporan, meskipun mengikuti lebih dari satu kegiatan PUG atau PPRG. Apabila dalam satu Perangkat Daerah terdapat beberapa orang peserta, tetap dihitung sebagai satu Perangkat Daerah, bukan berdasarkan jumlah peserta. Keberhasilan indikator ini perlu dianalisis bersama indikator hasil (outcome), misalnya: Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Gender Analysis Pathway (GAP). Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Gender Budget Statement (GBS). Persentase program/kegiatan yang telah responsif gender. Peningkatan kualitas dokumen Renstra, Renja, RKPD, atau RKA yang responsif gender. Dalam analisis pelaksanaan, disarankan data disajikan menurut: Nama Perangkat Daerah. Jenis kegiatan (advokasi, Bimtek, workshop, pendampingan, monitoring). Jumlah peserta. Jenis kelamin peserta. Keberadaan Focal Point Gender. Tindak lanjut hasil pendampingan. Contoh Interpretasi Misalnya: Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten: 32 PD. Target mengikuti advokasi dan pendampingan: 25 PD. Realisasi: 28 PD. Interpretasi: Capaian indikator = 28 Perangkat Daerah atau 112% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pendampingan PUG/PPRG telah melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, capaian tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah mengimplementasikan PUG dan PPRG secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap penerapan hasil pendampingan, seperti penyusunan GAP, GBS, serta integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Makna Hasil Pengukuran Capaian tinggi menunjukkan luasnya jangkauan pembinaan dan penguatan kapasitas Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG dan PPRG. Capaian rendah menunjukkan masih terbatasnya cakupan advokasi dan pendampingan, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang belum berpartisipasi. Interpretasi ini sesuai digunakan sebagai bagian dari metadata indikator kinerja dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan LKjIP untuk subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Metode Pengumpulan

Indikator: Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Metode Perhitungan Indikator dihitung berdasarkan jumlah Perangkat Daerah (PD) yang mengikuti kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG dan/atau PPRG dalam satu periode pelaporan. Rumus (Jumlah) Jumlah PD yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan PUG/PPRG=∑Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria ​ Keterangan: Yang dihitung adalah Perangkat Daerah, bukan jumlah peserta. Setiap Perangkat Daerah dihitung 1 (satu) kali dalam satu tahun pelaporan, meskipun mengikuti lebih dari satu kegiatan. Satuan pengukuran: Perangkat Daerah (PD). Rumus (Persentase Capaian) Apabila indikator dinyatakan dalam bentuk persentase, rumusnya adalah: Persentase PD yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan= Jumlah seluruh PD sasaran Jumlah PD yang mengikuti advokasi dan pendampingan ​ ×100% ​ Keterangan: Pembilang = Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti advokasi dan pendampingan PUG/PPRG. Penyebut = Jumlah seluruh Perangkat Daerah yang menjadi sasaran di Pemerintah Kabupaten/Kota. Satuan = Persen (%). Kriteria Perangkat Daerah yang Dihitung Perangkat Daerah dihitung apabila memenuhi seluruh kriteria berikut: Merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Mengikuti kegiatan advokasi, sosialisasi, Bimtek, workshop, konsultasi, atau pendampingan PUG/PPRG. Memiliki bukti keikutsertaan, seperti surat tugas, daftar hadir, sertifikat, atau laporan kegiatan. Mengikuti kegiatan pada periode pelaporan yang sama.

Ukuran / Rumus

Ukuran indikator adalah jumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengikuti kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG dan/atau PPRG dalam satu periode pelaporan. Kriteria Pengukuran Perangkat Daerah dihitung apabila: Merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Mengikuti kegiatan advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, konsultasi, atau pendampingan PUG/PPRG. Memiliki bukti keikutsertaan, seperti surat tugas, daftar hadir, sertifikat, atau laporan kegiatan. Mengikuti kegiatan dalam periode pelaporan. Catatan Pengukuran Setiap Perangkat Daerah hanya dihitung satu kali dalam satu tahun pelaporan, meskipun mengirimkan beberapa peserta atau mengikuti lebih dari satu kegiatan advokasi dan pendampingan. Yang menjadi objek pengukuran adalah Perangkat Daerah, bukan jumlah ASN atau peserta yang mengikuti kegiatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan PUG dan PPRG, hasil pengukuran indikator ini sebaiknya dianalisis bersama indikator outcome, seperti: Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Gender Analysis Pathway (GAP). Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Gender Budget Statement (GBS). Persentase program/kegiatan yang telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Ukuran ini sesuai digunakan sebagai metadata indikator kinerja pada Program Pengarusutamaan Gender, khususnya subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota

Catatan Lainnya

Indikator: Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator ini merupakan indikator keluaran (output) yang mengukur jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah mengikuti kegiatan advokasi dan pendampingan PUG/PPRG. Indikator ini tidak mengukur tingkat keberhasilan implementasi PUG/PPRG di masing-masing Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah hanya dihitung satu kali dalam satu periode pelaporan, meskipun mengikuti lebih dari satu kegiatan advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, konsultasi, atau pendampingan. Yang menjadi objek pengukuran adalah Perangkat Daerah, bukan jumlah ASN atau peserta yang mengikuti kegiatan. Apabila satu Perangkat Daerah mengirim beberapa orang peserta, tetap dihitung sebagai 1 (satu) Perangkat Daerah. Keikutsertaan harus dibuktikan dengan dokumen administrasi, antara lain: Surat undangan atau surat tugas. Daftar hadir. Sertifikat (apabila diterbitkan). Laporan pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang dapat dihitung meliputi: Advokasi kebijakan PUG. Sosialisasi PUG/PPRG. Bimbingan Teknis (Bimtek). Workshop. Coaching atau konsultasi teknis. Pendampingan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP). Pendampingan penyusunan Gender Budget Statement (GBS). Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG. Rapat koordinasi rutin atau rapat administrasi yang tidak memiliki tujuan peningkatan kapasitas atau pendampingan implementasi PUG/PPRG tidak dihitung sebagai bagian dari indikator ini. Untuk mendukung analisis pelaksanaan PUG, data sebaiknya disajikan secara rinci berdasarkan: Nama Perangkat Daerah. Jenis kegiatan yang diikuti. Jumlah peserta. Jenis kelamin peserta. Keberadaan Focal Point Gender. Tindak lanjut hasil pendampingan. Indikator ini sebaiknya dianalisis bersama indikator outcome, misalnya: Persentase Perangkat Daerah yang menyusun GAP. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun GBS. Persentase Perangkat Daerah yang mengintegrasikan isu gender dalam Renstra, Renja, RKPD, dan RKA. Persentase program dan kegiatan yang telah responsif gender. Validitas data perlu diverifikasi untuk menghindari penghitungan ganda (double counting) dan memastikan bahwa Perangkat Daerah yang dilaporkan benar-benar mengikuti kegiatan sesuai periode pelaporan. Pelaksanaan advokasi dan pendampingan merupakan bagian dari strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Oleh karena itu, hasil kegiatan diharapkan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan yang responsif gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Catatan ini dapat digunakan sebagai bagian dari metadata indikator kinerja dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, LKjIP, maupun pedoman pengumpulan data pada Program Pengarusutamaan Gender, khususnya subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.