Data Non-Prioritas
Data sektoral pendukung pembangunan Kabupaten Nunukan
Daftar Indikator Non-Prioritas
1567 indikatorLaporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri
Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani
Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani
Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik
Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP
Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan
Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan
Laporan pengadaan / penyediaan berdasarkan jenis sarana dan prasarana pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik
Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus
Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil
Laporan penyelenggaraan musyawarah desa
Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
Laporan penyelesaian sengketa informasi publik
Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Layanan informasi publik
Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional
Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan
Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda