Data Non-Prioritas

lembaga adat di Kabupaten/Kota

Lembaga Bipartit

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan

Lembaga Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi

Lembaga Pelatihan swasta yang terakreditasi

Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik

Lembaga Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi

Lembaga profesi ASN yang difasilitasi

LKS Tripartit

Lokasi kawasan yang memiliki potensi

Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan

Lokasi penempatan

lokasi yang di usulkan

Lokasi yang diusulkan

Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi

LPKS yang dibina

LPPD

Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)

Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)

Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang

Luas tanah

Luas tanah pembangunan kawasan transmigrasi

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota

Luasan tanah utk pembangunan kawasan