Data Non-Prioritas
Data sektoral pendukung pembangunan Kabupaten Nunukan
Daftar Indikator Non-Prioritas
1567 indikatorBangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Negara
Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Bangunan Sabo
Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Bendung Irigasi
Bendung Pengendali Banjir
Bendungan
Benih Ikan
Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar
Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)
Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi
Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan
Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan
Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota
Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota
Berita Acara Konsultasi Publik
Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)
Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)
Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota