Data Non-Prioritas

Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana

Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB

Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015

Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan

Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah

Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik

Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Persentase Penanganan Pengaduan

Persentase pengentasan desa tertinggal

Persentase peningkatan status desa mandiri

Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal

Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal

Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal

Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar

Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)

Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo

Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah

Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city