Data Non-Prioritas

Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan

Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah

Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah

Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah

Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan

Persentase warga negara yang ikut pelatihan

Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana

Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan

Rasio anggaran sisa terhadap belanja dalam APBD Tahun sebelumnya

Rasio belanja pegawai dil;uar guru dan tenaga kesehatan

Rasio Belanja Urusan pemerintahan umum dikurangi transfer expenditure

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio PAD

Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota

Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)

Terlaksananya pelayanan uji berkala

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota

Terlestarikannya Cagar Budaya

Tersedianya buku profil daerah

Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota

Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota

Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government

Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah

TFR (Angka Kelahiran Total)