Data Non-Prioritas
Data sektoral pendukung pembangunan Kabupaten Nunukan
Daftar Indikator Non-Prioritas
168 indikatorPersentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)
Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan
Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah
Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah
Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah
Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan
Tersedianya buku profil daerah
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government
Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah
Tingkat keamanan informasi pemerintah