ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN

Klasifikasi

Berdasarkan Jenis Kategori Jabatan Fungsional (Keahlian / Keterampilan). Berdasarkan Jenjang Jabatan (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama). Berdasarkan Instansi / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Asal.

Konsep

Layanan fasilitasi sertifikasi fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk standarisasi dan legalitas kompetensi keahlian/keterampilan tertentu yang wajib dimiliki oleh pejabat fungsional sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku.

Definisi

Jumlah atau persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang memperoleh layanan administratif maupun teknis (berupa koordinasi, bimbingan, verifikasi berkas, fasilitasi uji kompetensi, hingga penerbitan sertifikat/rekomendasi) untuk mendukung legalitas dan pengembangan karier dalam Jabatan Fungsional dalam satu tahun anggaran.

Cara Interpretasi

Semakin tinggi nilai capaian indikator ini, maka semakin optimal peran BKPSDM Kabupaten Nunukan dalam melakukan percepatan penataan dan peningkatan profesionalisme kepegawaian, khususnya dalam pemenuhan standar kompetensi kerja ASN pada kelompok jabatan fungsional.

Metode Pengumpulan

Penjumlahan

Ukuran / Rumus

Jumlah

Catatan Lainnya

Dokumen pendukung berupa Surat Keputusan (SK) Kelulusan Uji Kompetensi, Sertifikat Diklat Fungsional, atau Sertifikat Kompetensi. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.