Data Non-Prioritas

Penumpang kelas ekonomi : ditentukan berdasarkan tarif pelayanan dasar dan jarak

Persentase prasarana perhubungan perairan yang dibangun

Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/dipelihara

Rambu jlalan

Rambu Lalu Lintas

Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara

Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .

Salinan dokumen perjanjiankonsesi pengusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015;

(1) Orang/Penumpang Perairan

Jumlah uji KIR angkutan umum

Orang/Penumpang Darat

Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi

Persentase kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan perairan

Rasio ijin trayek

Rasio ijin trayek angkutan darat

Rasio ijin trayek angkutan perairan

Rasio konektivitas kabupaten

Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan

Rasio konekvitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Terlaksananya pelayanan uji berkala