Data Non-Prioritas

Persentase lulusan bersertifikat pelatihan

Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik

Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik

Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik

Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan

Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penegakan PERDA

Persentase pengembangan kawasan transmigrasi

Persentase penyelesaian dokumen RTRW

Persentase penyerapan lulusan

Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan

Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial

Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial

Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Biparti, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.

Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)

Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan

Persentase prasarana perhubungan perairan yang dibangun

Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/dipelihara

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)

Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya

Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis

persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota

Pertemuan tatap muka

Pesentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten